MEDAN-Gereja sejatinya memiliki tiga panggilan, yakni Tri Tugas Panggilan Gereja yakni bersekutu (koinonia), bersaksi (marturia), dan melayani atau (diakonia). Karenanya, di tahun politik seperti saat ini, wajar saja bila gereja diharapkan dapat mendorong dan mendukung politik yang etis dan bermoral untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama umat manusia. Demikian dikatakan Wakil Rektor 3 Universitas HKBP Nommensen (UHN), Drs. Maringan Panjaitan, M.Si saat acara talk show advokasi media yang diselenggerakan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Sumatera Utara dengan judul “Peranan dan Partisipasi Gereja dalam Politik, Sistem Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan” di Gedung Pertemuan PGI Sumut Jalan Selamat Ketaren, Rabu, 15 November 2023.
Diuraikannya, politik memiliki ada dua sudut pandang, dari sisi klasik dan modern. Dari sisi klasik, Aristotels mengingatkan bahwa politik adalah seni bernegara dalam menciptakan kebaikan dan juga keadilan bagi semua warga negara. “Artinya, tidak ada alasan mengatakan politik itu dengan stigma negatif, tetapi politik itu adalah mulia karena mengurus kebaikan dan keadilan bagi semua warga negara,” tegas pria yang juga menjadi staf pengajar di Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UHN ini.
Kemudian, lanjutnya, melalui politik dalam ranah kebijakan publik, negara atau pemerintah harus mampu membuat kebijakan publik yang baik dan berguna untuk semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan sistem demokrasi yang substansial yang baik pula. Kebijakan publik yang dibuat oleh negara harus mampu bermuara kepada terwujudnya keadilan yang substansial bagi semua warga negara. Dalam bernegara kekuasaan tidak boleh disalahgunkan, baik secara administratif dan prosedural.
“Putusan MK mengenai batas usia capres itu bisa diterima, tetapi kalau itu keputusan karena kekuasaan yang disalahgunakan, dalam hal ini hakim MK, secara moral dan etis itu bisa saja menyalahi aturan dan membuat demokrasi secara substansial cacat,” ujar Maringan Panjaitan lagi.
Saat bersamaa, politik juga bermakna pengambilan keputusan yang tepat untuk agar negara bisa mewujudkan keadilan. “Keadilan dan kemakmuran adalah hasil akhir dari semua keputusan yang diambil oleh pemerintah,” tegas Maringan lagi.
Politik yang terakhir adalah pendistribusian nilai yang otoritatif, seperti fungsi anggaran untuk kepentingan warga negara. “Mari kita memilih sesuai hati nurani dan bertanggung jawab,” pinta Maringan Panjaitan.
Terkait calon wakil rakyat di parlemen, Maringan Panjaitan meminta agar gereja proaktif menyadarkan umat untuk memilih caleg bermoral. ”Salah piliih berarti kita masuk dalam perangkap lima tahun,” ingatnya.
Talk show dengan Ketua Pelaksana Zani Afoh Saragih, S.H., M.Hum ini juga menghadirkan pembicara Anthony Sinaga, S.H., M.Hum dari Pemprovsu, dan Anthoni Siahaan, S.E., M.Trans sebagai tokoh Masyarakat serta dimoderatori Pdt. Yafet R. Marbun, S.Th, M.Th. (humas)