Guru besar Prodi Administrasi Publik Fisipol Universitas HKBP Nommensen Medan yang juga Kaprodi S2 Magister Ilmu Administrasi (MIA) Prof. Dr. Marlan Hutahaean, M.Si memberikan masukan buat penyusunan RPJMD Humbang Hasundutan 2025-2029 ketika menjadi narasumber pada acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencaja Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 baru baru ini di Dolok Sangul, (Selasa, 22/04/2025).
Prof. Dr. Marlan Hutahaen Doktor Administrasi dan Kebijakan Publik Lulusan UGM Yogyakarta dalam paparannya secara global mengatakan bahwa dunia saat ini mengalami berbagai tantangan, seperti Perubahan Iklim, Perubahan Geopolitik. Ketegangan Negara Cina – USA, Perang antara Rusia-Ukraina, Kondisi Timur Tengah yang belum kondusif, Potensi Konflik Bersenjata di Laut Natuna Utara. Perlambatan Ekonomi Global. Disrupsi AI, Ancaman Pandemi Baru, meningkatnya populasi dunia, yang pada tahun 2050 berjumlah sekitar 10 milyar orang. USA yang keluar dari WHO, kebijakan Trump yang menaikkan tarif pajak impor, tambah Prof. Marlan.
Masih menurut Prof. Marlan Di dalam negeri, Indonesia mengalami pula beberapa ancaman seperti. Terbatasnya bonus demografi. Tingginya angka pengangguran khususnya di kalangan Gen-Z. Data BPS pada Agustus 2024 mencatat terdapat 5.188.781 orang atau 70% dari total penggangguran di Indonesia. Infrastruktur yang belum merata.
Masih tingginya angka kemiskinan. Pada September 2024, terdapat 8,57% angka kemiskinan. Angka ini menggunakan basis garis kemiskinan Rp 595.242 per kapita per bulan. Angka kemiskinan ini akan jauh lebih tinggi atau sekitar dua kali lipat jika kita menggunakan standar Bank Dunia, yakni $2.15 per orang per hari (kemiskinan ekstrem). Tingginya suap dan gratifikasi di Kementerian/Lembaga dan Daerah; elayanan publik yang masih sangat terbatas, tegas Prof. Marlan lagi
Kemudian dalam paparannya Prof. Marlan mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang belum maksimal. Target wajib belajar 12 Tahun yang belum tercapai. Masifnya tagar Indonesai gelap dan kaburajadulu pada akhir Februari 2025. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok pada pertengahan Maret 2025. Kurs Rupiah yang melemah terhadap US Dollar pada awal April 2025.
Sebagai masukan, Prof. Marlan mengatakan Kabupaten Humbang Hasundutan juga dikembangkan sebagai kawasan swasembada pangan, air dan energi. Terkait swasembada pangan, kabupaten ini harus menggunakan pendekatan yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh pemerintah nasional. Perbedaan itu dari sisi komoditas dan pendekatan terhadap petani. Pada kasus memperkuat ketahanan pangan melalui food estate, hasil penelitian menunjukkan berbagai kegagalan yang dialami pemerintah. Mengapa gagal, karena program ini tidak memperhatikan aspek sosial dan keekonomian masyarakat setempat, pemerintah mengeluarkan konsesi penebangan dan kemudian memulai proyek koncersi lahan gambut tanpa melihat hak guna lahan masyarakat lokal sebagai pemilik yang sah, tambah Prof. Marlan.
Bagaimana Langkah pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD agar dapat memecahkan masalah yang ada pada periode 2025-2029? Selain pendekatan perencanaan pembangunan yang telah dilakukan selama ini, maka perlu dipertimbangkan penggunaan pendekatan analisis kebijakan publik. Harap dicatat bahwa program/kegiatan publik merupakan turunan dari kebijakan publik
Di akhir paparannya Prof. Dr. Marlan Hutahaean menegaskan bahwa RPJMD 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang tingkat keberhasilannya belum dapat diketahui. Tahap perencanaan merupakan tahap exante yang keberhasilannya belum dapat dipastikan. Berbagai kemungkinan dapat terjadi setelah diimplementasikan (expost). Oleh karena masih banyak faktor yang mempengaruhi saat implementasi, maka rancangan implementasi perlu diperkuat pada penyusunan RPJMD ini, seperti anggaran, organ pelaksana, pelaksana, dan sebagainya, tegas Prof. Marlan.