Pakar Hukum Tata Negara UHN Medan Pertegas Melawan Pungli

Dr. Janpatar Simamora, SH., MH dan moderator saat memaparkan materi di Hotel Soechi Internasional, Senin, 11 Maret 2019

Pakar Hukum Tata Negara Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan Dr. Janpatar Simamora, SH, MH yang juga Kaprodi Magister Hukum Pascasarjana UHN Medan mempertegas bahwa Pungli sangat merusak masa depan bangsa, untuk itu mari melawan segala bentuk pungli karena pungli ini bisa merusak masa depan bangsa yang kita cintai ini. Hal itu dikatakan oleh Doktor Hukum Tata Negara Lulusan UNPAD Bandung ini saat  menjadi Pembicara dalam acara Bimbingan Teknis Nasional dengan Thema “Saber Pungli Menuju Desa yang Bersih, Akuntabel, Mandiri dan Modern” yang diselenggarakan Pusat Kajian Keuangan dan Otonomi Daerah (P2K-OTDA) pada Senin, 11 Maret 2019 di Hotel Soechi Internasional Medan.

Dr. Janpatar mengapresiasi Pemerintah yang  secara berkesinambungan melakukan penataan regulasi dalam rangka membersihkan bangsa Indonesia dari berbagai bentuk pungutan liar. Hal itu dapat dilihat dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli. Untuk menindaklanjuti aturan dimaksud, dikeluarkan pula Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ Tahun 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini menunjukkan betapa pemerintah saat ini sangat serius dalam rangka memberangus segala bentuk kutipan yang tidak berdasar menurut hukum.

Lebih lanjut dikatakan Dr. Janpatar Simamora bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Atas dasar itu dan dalam upaya pemberantasan pungutan liar, maka kehadiran satuan tugas sapu bersih pungutan liar merupakan hal positif yang patut diapresiasi.

Dr. Janpatar kembali menegaskan bahwa terdapat berbagai aktivitas birokrasi yang perlu dijadikan sebagai sasaran untuk mengungkap berbagai praktik pungutan liar. Beberapa bidang yang dapat dijadikan sasaran seperti bidang perizinan, meliputi penerbitan izin mendirikan bangunan;  penerbitan izin gangguan; penerbitan izin trayek; penerbitan izin pertambangan; penerbitan izin perhubungan darat, perhubungan laut dan perhubungan udara; rekomendasi tidak sengketa tanah; dan penerbitan izin usaha. Selain itu, ada juga bidang hibah dan bantuan sosial, meliputi pencairan dana hibah dan bantuan sosial; dan pemotongan dana bantuan sosial. Selanjutnya bidang kepegawaian, mulai dari mutasi pegawai; kenaikan pangkat; promosi Jabatan; dan pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan dan pegawai tidak tetap. Sedangkan bidang pendidikan meliputi pencairan Bantuan Operasional Sekolah (B0S); dan pemotongan uang makan guru.

Dr. Janpatar Simamora yang juga merupakan Ketua LPPM UHN ini melanjutkan bahwa bidang dana desa, meliputi pemotongan dana desa; dan pengambilan bunga bank pada penempatan dana desa juga merupakan hal lain yang perlu diantisipasi mengenai praktik pungutan liar. Kemudian penyaluran beras miskin; pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan; dan pelayanan pada satuan administrasi manunggal satu atap (SAMSAT), perencanaan pengadaan; dan penentuan pemenang tender adalah merupakan sederet aktivitas birokrasi yang harus selalu diwaspadai terhadap praktik pungutan liar yang mungkin terjadi di dalamnya.

Di akhir paparannya, Janpatar Simamora menegaskan selain membangun regulasi, perlu kiranya membangun keteladanan sikap dan perilaku semua pihak, khususnya penyelenggara Negara yang mengedepankan kepentingan negara dan bangsa demi mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera sebagaimana digariskan dalam konstitusi. Bimbingan Teknis Nasional kali ini diikuti sebanyak kurang lebih 300 orang peserta se Kabupaten Asahan.

 

.