DPRD Punya Peran Vital Mengawal LHP BPK

Keterangan Foto: 
Dr. Janpatar Simamora, SH., MH, foto bersama dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara di Hotel Garuda Plaza Medan, Kamis, 08/08/2019.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki peran vital dalam rangka menentukan berhasil tidaknya program pembangunan daerah melalui pelaksanaan fungsi yang diemban, baik fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, khususnya fungsi pengawasan. Bahkan melalui fungsi pengawasan, DPRD dapat berperan aktif dalam rangka mengarahkan program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah menuju pembangunan yang berkeadilan berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Dr. Janpatar Simamora, SH., MH sebagai Narasumber pada saat pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batubara serta serta Sekretariat DPRD yang dilaksanakan di Hotel Garuda Plaza Medan, Rabu-Sabtu, 07-10 Agustus 2019. 

Dalam kesempatan itu, Dr. Janpatar Simamora, SH., MH yang juga merupakan Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen ini menegaskan bahwa mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali menjadi UU Nomor 09 Tahun 2015, DPRD memiliki objek pengawasan yaitu pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

“Dalam pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima dan telah dikonfirmasikan kepada OPD. Selanjutnya, DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat panitia kerja. Setelah itu meminta pemerintah daerah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK dan kemudian meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.” tegas Dr. Janpatar Simamora, SH., MH yang juga merupakan Ketua LPPM Universitas HKBP Nommensen ini.

Adapun pengawasan tindak lanjut dari LHP BPK sendiri dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan; pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, DPRD punya peran vital mengawal LHP BPK. Demikian diutarakan lebih lanjut oleh Dr. Janpatar Simamora, SH., MH lulusan dengan predikat Cum Laude dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini.

Di akhir paparannya, Dr. Janpatar Simamora mengutarakan ada beberapa hal yang dapat dilakukan DPRD sebagai upaya pembenahan atas pelaksanaan fungsi pengawasannya yaitu pertama, pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik/kebijakan, bukan pengawasan teknis, sehingga perlu dikembangkan prosedur dan teknik pengawasan. Kedua, DPRD dan kepala daerah sebagai dua unsur pemerintahan daerah, memiliki hubungan kemitraan yang menuntut adanya kesetaraan sehingga harus dibangun pola kemitraan kerja. Ketiga, perlu segera mengadopsi pembentukan BAKN DPR sebagai salah satu alat kelengkapan di lembaga perwakilan daerah. Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Batu Bara ini diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batu Bara serta pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara. Adapun kegiatan tersebut terlaksana atas kerjasama Kementerian Dalam Negeri dengan Rumah Konstitusi Indonesia.

.