Penguatan Fungsi Legislasi Akan Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi Nasional

Dr. Haposan Siallagan SH, MH WR I Nommensen

Penguatan Fungsi Legislasi Akan Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi Nasional

Legislasi merupakan fungsi pokok dan paling mendasar yang diemban oleh DPR sebagai lembaga legislatif, dengan demikian perlu penguatan fungsi legislasi untuk meningkatkan kualitas produk legislasi nasional agar pembangunan nasional bisa terwujud dengan baik, tegas Dr. Haposan Siallagan, SH, MH dalam orasi ilmiahnya pada saat Wisuda Periode ke II Universitas HKBP Nommensen (UHN) dan Dies Natalis ke-62 UHN, Medan (18/10/2016). Dr. Haposan Siallagan, SH, MH merupakan salah satu dosen tetap Fakultas Hukum UHN dan alumni S2 UNPAD Bandung dan S3 USU Medan dengan keahlian Hukum Tata Negara serta banyak memberikan masukan berbagai hukum ketataneagraan di negara ini.

Sebagaimana lagi di tambahkan Dr. Haposan, didasarkan pada praktik pelaksanaan fungsi legislasi di tanah air, DPR memiliki instrumen tersendiri dalam bentuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai sarana perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu serta sistematis. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks pembentukan materi hukum.

Penyusunan dan penerapan Prolegnas lazimnya diatur dan didesain sedemikian rupa untuk jangka menengah yang dilakukan pada masa keanggotaan DPR untuk jangka waktu lima tahun ke depan atau prioritas tahunan. Dengan demikian, seluruh pembentukan dan pembahasan rancangan undang-undang didasarkan pada suatu sistem perencanaan secara matang. Artinya, Prolegnas bukan sekadar daftar keinginan, melainkan daftar yang dilandasi kebutuhan serta visi pembangunan hukum.

Masih menurut Dr. Haposan Siallagan lagi, adapun upaya penguatan fungsi legislasi dimaksud sehingga bisa menghasilkan produk legislasi nasional yang berkualitas, yakni. Pertama, proses perancangan undang-undang harus didasarkan pada berbagai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan agar substansinya benar-benar berkualitas (beginselen van behoorlijk regelgeving).

Kedua, guna menguatkan fungsi legislasi DPR, perlu adanya pelibatan para pakar atau ahli hukum yang berkompeten dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (legal drafter). Agar proses pelibatan dimaksud dapat berjalan maksimal, maka staf ahli yang dimiliki DPR harus memiliki. Ketiga, penguatan fungsi legislasi DPR guna meningkatkan kualitas produk legislasi nasional dapat dilakukan dengan mengagendakan proses pelibatan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang. kompetensi mumpuni di bidangnya.

Keempat, upaya penguatan fungsi legislasi DPR dalam rangka meningkatkan kualitas produk legislasi nasional dapat dilakukan dengan membangun political will yang lebih fokus pada fungsi legislasinya. Dengan melakukan keempat hal, kita harapkan UU yang lahir adalah UU yang bermanfaat dan berguna dalam jangka panjangan di negara ini sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan, tegas Dr. Haposan Siallagan SH, MH mengakhiri orasi ilmiahnya.

Dr. Haposan Siallagan SH, MH, WR I UHN saat menyampaikan Orasi Ilmiah pada acara Wisuda dan Dies Natalis UHN ke 62 di Gedung Selecta