FE Nommensen Dukung dan Dorong Pemanfaatan Utang yang Produktif

Segala upaya secara ekonomi harus dilakukan oleh negara untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera karena ini adalah amanat UUD NRI 1945, tegas Dekan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen (FE UHN) Drs. Jusmer Sihotang, M.Si dalam sambutannya pada acara “Sosialisasi Pembiayaan Utang Untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Nasional” kerjasama antara Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen (FE UHN) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Departemen Keuangan (DJPPR Kemenkeu RI) yang diikuti oleh mahasiswa FE dan dosen FE UHN di Gedung Perpustakaan UHN, Selasa, (4/04/2017). Adapun pembicara dari DJPPR Kemenkeu RI adalah Erwin Ginting, SE, M.Sc dan Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan SE, Ak, M.Sc, CIA, FRM serta dipandu oleh moderator Kaprodi Administrasi Perpajakan Bonifasius Tambunan SE, M.Si.

Dekan FE sangat mengapresiasi acara sosialisasi ini agar pemahaman mahasiswa mengenai keuangan negara semakin berkembang. Dekan FE juga mengatakan saat ini semua lulusan FE dipersiapkan untuk jadi lulusan yang berwawasan tinggi, apalagi dalam hal keuangan negara. Dengan memahami keuangan negara, diharapkan mahasiswa bisa menjadi salah satu penopang pembangunan kelak karena masa depan bangsa ini sangat tergantung kepada generasi mudanya, tegas Dekan FE. Dekan FE juga berpesan kepada Para staf DJPPR agar pengelolaan utang itu benar –benar transparan sehingga cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia yaitu, terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, harap Dekan FE.

Dalam paparannya Erwin Ginting S.E, M.Sc Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan (DSPP), DJPPR Kemenkeu RI memaparkan filosofi utang dalam kehidupan bernegara. Secara sederhana Erwin Ginting mengatakan utang itu bisa dipahami dari sisi manfaatnya, yaitu sarana memberikan alternatif investasi bagi masyarakat, menyediakan benchmark bagi instrumen keuangan, membantu Bank Indonesia bagi kegiatan operasi moneter, dan mengurangi defisit APBN.

Erwin Ginting lagi menekankan bahwa emanfaatan utang yang produktif akan meringankan generasi mendatang. Untuk itu potensi seperti sumber utang harus efisien dan risikonya rendah (cost of borrowing-nya rendah). Kemudian pemanfaatan uatng itu haruslah untuk kegiatan yang sifdatnya produktif. Jelasnya lagi, utang itu bisa untuk investasi (golden rule), untuk investasi mendorong produktitivitas lebih tinggi dari risikonya, dan untuk investasi untuk memenuhi keadilan antar generasi karena akan mewariskan aset bagi generasi mendatang.

Saat ini pembiayaan Utang yang dikelola oleh negara pada tahun 2017 mencapai angka Rp 384 Triliun. Untuk itu, pembiayaan utang ini bisa mempercepat proses pembangunan jika dikelola dengan transparan dan akuntabel, tegas Erwin Ginting. Jelasnya lagi, saat ini pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tegas Erwin lagi.

Sementara Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan SE, Ak, M.Sc, CIA, FRM dalam paparannya mengatakan Direktur Pada Strategi dan Portofolio Pembiayaan (DSPP), DJPPR Kemenkeu RI mengatakan APBN yang kredibel, efisien, efektif dan berkseinambungan terus diupayakan oleh pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tata kelola keuangan negara kita, khususnya dalam hal mengelola pembiayaan utang ini akan dilakukan dengan transparan, terukur sehingga sasaran pembiayaan pembangunan itu bisa tepat yang pada akhirnya bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana amanat Konstitusi kita, yaitu UUD NRI 1945.

Kaprodi Adm Perpajakan FE UHN Bonifasius Tambunan SE, M.Si memandu acara sosialisasi Pembiayaan Utang Untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Nasional dengan narasumber dari DJPPR Kemenkeu RI