Nommensen Beri Masukan Mengenai Penataan Lembaga Negara Kepada MPR RI

Ini adalah diskusi yang paling hidup, dinamis, dan rekor terbanyak, tegas Prof. Dr. Darmayanti Lubis memberikan apresiasi khusus kepada Universitas HKBP Nommensen (UHN) saat memberi masukan dan paparan dalam acara Diskusi Kebangsaan MPR RI Goes To Campus di Ruang Perpustakaan UHN, Selasa (22/11/2016). Diskui Kebangsaan kerjasasama antara MPR RI dengan UHN ini dengan tema “Penataan Sistem Ketatanegaraan” diikuti oleh para mahasi UHN, dosen, Dekan dari lingkungan UHN dan menghadirkan pembicara dari MPR RI seperti Prof. Dr. Darmayanti Lubis. Dari UHN Dr. Hilman Pardede, M.Pd, Dr. Janpatar Simamora, SH, MH, dan Januari Sihotang SH, LLM.

Sebelum acara di mulai, Rektor UHN Dr. Ir. Sabam Malau dalam sambutannya mengatakan, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia dan mengupayakan rasa kebangsaan yang tinggi sebagai upaya untuk membendung globalisasi yang makin kuat dewasa ini. Semoga dengan adanya diskusi kebangsaan ini, bisa memberikan masukan bagaimana pengelolaan tata negara kita yang baik, sehingga kualitas pembangunan bisa lebih baik. Para akademisi dari UHN akan memberikan masukan yang membangun untuk MPR RI sehingga ini bisa jadi referensi bagi MPR RI dalam menata sistem ketatanegaraan yang efektif dan efisien sehingga bisa mengikuti perkembangan jaman, dan sesuai dengan kebutuhan ketatanegaraan kita.

Dr. Janpatar Simamora, SH, MH mengatakan bahwa UUD NRI 1945 telah mengalami dinamika perubahan sebanyak 4 kali. Melalui perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskan adanya mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara (SKLN). Berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, disebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perkara SKLN yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

Dr. Janpatar juga mengatakan perlu penataan dan pengaturan lembaga negara dalam UUD 1945, khususnya dalam konteks lembaga yang dapat dikualifikasi sebagai lembaga negara. Wadan hukum penataan yang dimaksud dapat dilakukan mellaui perubahan UUD 1945 dengan mengadopsi rumusan alat-alat perlengkapan negara dalam konstitusi UUD RIS 1950. Selain itu, penataan tersebut, khususnya dalam konteks SKLN dapat dilakukan dengan mengadopsi model konstitusi Austria yang merinci lembaga-lembaga yang dapat bersengketa dalam SKLN.

Kemudian, perlu di pertegas makna frasa kewenangan yang diberikan oleh UUD sebagaimana tertuang dalam dalam pasal 24C ayat 1UUD NRI Tahun 1945, apakah harus kewenangan eksplisit atau termasuk atau termasuk juga kewenangan secara implisit. Kemudian perlu di atur mekanisme penyelesaian SKLN yang kewenangannya bukan di berikan oleh UUD, misalnya kewenangan yang diberikan oleh UU atau peraturan perundang-undangan lainnya selain UUD.

Sementara Januari Sihotang SH LLM dalam paparannya mengatakan jika MPR RI diberikan kesempatan membentuk GBHN, maka ada beberapa pasal yang harus di ubah, seperti pasal 3 UUD 1945 dan Pasal 24C Ayat 1. Perubahan ini terkait dengan kewenangan MK dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan GBHN yang digagas dalam bentuk ketetapan MPRI RI. Dengan demikian, maka perlu adanya mekanisme Judical review terhadap ketetapan MPR RI dalam konstitusi, tegas Alumni S2 Magister Hukum UGM ini.

Rektor UHN Dr. Ir. Sabam Malau foto bersama dengan para narasumber sebelum acara Diskusi Kebangsaan dilakukan kerjasama antara MPR RI dengan UHN